Musrenbang Tk Kabuoaten 2024, digelar Bappeda, Rabu (6/3/2024)
TEBO : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tebi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2024 untuk Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tebo Tahun 2025, yang digelar di Aula DPRD Tebo, Rabu (6/3/24).
Musrenbang Kabupaten Tebo Tahun 2024 ini dibuka secara resmi oleh PJ. Bupati Tebo Aspan,ST.
Penjabat (Pj) Bupati Tebo, H Aspan menerangkan pelaksanaan musrembang ini sudah sesuai dengan regulasi yang dimulai dari tingkat desa hingga kecamatan.
Pada musrembang tingkat kabupaten ini, Aspan menegaskan pihaknya melakukan penajaman program dari usulan kecamatan yang jadi kegiatan di 2025 nanti.
Selain itu, musrembang ini juga mempersiapkan usulan kegiatan yang berkaitan dengan wilayah kerja Pemprov Jambi dan pemerintah pusat.
"Jadi apa yang kita usulkan dapat diakomodir. Dan kepada provinsi kami sudah sampaikan beberapa program prioritas dan kami mengharapkan dukungan agar diakomodir, dan ke pusat provinsi juga mengakomodir kita," ujarnya.
Aspan membeberkan usulan Pemkab Tebo dalam musrembang untuk pemprov di antaranya penanganan tiga ruas jalan provinsi, mulai ruas Jalan Padang Lamo, Simpang Logpon-Simpang Somel, dan Betung Bedarah-Tanah Garo.
Kemudian untuk pemerintah pusat, pihaknya mengusulkan desa-desa yang belum dialiri listrik.
"Masih banyak desa yang belum teraliri listrik, kami berharap sesuai data yang dimiliki ada 147 km yang perlu aliran listrik, ini yang jadi prioritas. Kemudian sinyal/jaringan di beberapa daerah yang susah, dapat diakomodir provinsi dan pusat," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Tebo, Himawan Susanto menerangkan pihaknya memiliki empat strategi dalam pembangunan daerah.
"Berdasarkan isu-isu yang ada di daerah, di antaranya itu peningkatan kualitas daya saing daerah, infrastruktur, sumber daya manusia dan tata kelola pemerintahan," ujarnya.
Senada dengan Pj Bupati Tebo, Himawan menjelaskan usulan program prioritas telah disiapkan untuk provinsi dan pusat.
"Semuanya itu prioritas, karena itu kan berdasarkan isu-isu yang berkembang di daerah 2025. Tentu kita pakai sasaran program, indikator, tentu itu sudah baku," pungkasnya.
Redaksi
.
