TEBO - Sebanyak 15 desa pemekaran di Kabupaten Tebo telah menerima kode desa. Secara regulasi ke 15 desa tersebut sudah definitif dan menerima kode desa
Kendati demikian, untuk urusan Pemdes pada 15 desa tersebut, anggarannya bakal disuport dari desa induk sebesar 30 peran dari DD dan ADD. Pasalnya mengajuan DD dan ADD baru bisa dilakukan pada tahun anggaran 2023 mendatang.
"Ya sementara 30 persen itu yang harus mereka gunakan untuk pemerintahan. Selanjutnya terkait kantor silahkan dikondisikan selagi ada bangunan yang bisa dikondisikan manfaatkan saja," sebutnya.
Disebutkan Aspan, jika sebelum September lalu Kemendagri mengeluarkan surat persetujuan desa pemekaran, kemungkinan pembahasan dana desa bisa dilakukan tahun 2022 ini.
"Tapikan Oktober 2022 kemarin baru keluar surat persetujuannya dari Kemendagri. Makanya pembahasan baru bisa dilakukan pada 2023 mendatang" katanya.
Diinformasikan sebelumnya, jika 15 desa pemekaran di Kabupaten Tebo pada Oktober 2022 lalu oleh Kemendagri sudah disetujui. Selanjutnya oleh Kemendagri, Pemkab Tebo harus menyiapkan Perda terkait desa pemekaran untuk memperoleh kode desa.
Redaksi
