Ilustrasi
TEBO - Badan Kepegawaian Pemberdayaan SDM Tebo saat ini masih melakukan pendataan tenaga non ASN lingkup Pemkab Tebo. Pasalnya terakhir prafinalisasi untuk pendataan non ASN batas waktunya pada 30 September 2022 mendatang. Demikian yang disampaikan Rumansyah, Kabid Kepegawaian BKPSDM Tebo saat dihubungi media ini, Senin (19/9).
Ruman bilang saat ini pihaknya masih melakukan pendataan tenaga non ASN, untuk nantinya di input ke aplikasi BKN. Proses input tersebut dilakukan apabila data non ASN telah masuk seluruhnya.
" Banyak yang belum masuk ke kita, jadi kita belum bisa memastikan sudah ada berapa data non ASN yang masuk. Karena masih menunggu data dari dinas terkait," terang Ruman meyakini.
Dirinya meminta kepada OPD terkait untuk segara memasukan data tenaga non ASN ke BKPSDM Tebo. Hal ini untuk memastikan berapa besar kendala atau kesalahan dalam melakukan pendataan. Pasalnya lanjut Ruman, tenaga non ASN di Pemkab Tebo yang paling banyak adalah tenaga Nakes dan guru.
" Makanya nanti ada tahap atau proses selanjutnya yakni uji publik sebelum finalisasi disitu kita kasih waktu dan kesempatan bagi non ASN yang akan melakukan perubahan atau perbaikan data," sebutnya.
Sementara itu Lili salah satu tenaga Nakes non ASN Pemkab Tebo, dirinya menuturkan, telah mengirim data non ASN pada 16 September 2022 lalu. Ini dilakukan dia, pada saat mengisi link form data non ASN dan diminta terakhir untuk mengirimkan pada 16 September.
" Data Sayo lah Sayo kirim kemarin bang ( 16/9) disitu kita dikasih link untuk mengisi data nakes," katanya.
Hal yang sama juga disampaikan Niko salah satu tenaga guru yang ada di Tebo, kata Niko dirinya sekarang tengah melakukan pendataan. Batas waktu pendataan kata dia pada 30 September mendatang. Diharapkan sejak prafinalisasi hingga finalisasi mendatang data non ASN tidak menemukan kendala apapun. " Ini Sayo lagi pendataan, mudah-mudahan tidak ado kendala," sebutnya.
Hingga berita ini diturunkan Niko, merespon baik dengan langkah pemerintah pusat melakukan program pendataan tenaga non ASN. Hal inii bertujuan untuk dilakukan pemerataan baik ASN maupun yang non ASN.
Redaksi
